Ketika Negara Mengatur Perut, Bukan Hanya Politik

Ketika Negara Mengatur Perut, Bukan Hanya Politik

Dari kebijakan kesejahteraan ke politik ketergantungan

Ada satu kecenderungan yang semakin sulit diabaikan dalam politik Indonesia hari ini: negara tidak lagi hanya hadir sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penyedia utama kebutuhan dasar warganya. Dari pangan, bantuan sosial, hingga berbagai program berskala massal, negara kini masuk jauh ke wilayah yang dulu dianggap domain paling privat: perut rakyat.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pola ini tampak bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai desain politik yang sistematis. Negara hadir dalam skala besar, cepat, dan langsung menyentuh kebutuhan paling dasar. Di permukaan, ini tampak sebagai keberpihakan. Namun di lapisan yang lebih dalam, muncul pertanyaan yang tidak nyaman: apakah ini penguatan negara, atau pembentukan ketergantungan baru?

Karl Marx pernah mengingatkan dalam kritik ekonomi politiknya bahwa siapa yang menguasai distribusi kebutuhan material, pada akhirnya ikut menguasai arah kesadaran masyarakat. Dalam logika itu, kontrol tidak selalu berbentuk represi. Ia bisa hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus: rasa cukup yang dikelola.

Ketika negara menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan dasar, relasi antara warga dan kekuasaan berubah sifat. Rakyat tidak lagi hanya menjadi pemegang hak politik, tetapi juga penerima manfaat ekonomi yang terus-menerus diatur ritmenya. Dalam situasi seperti ini, jarak kritis terhadap negara perlahan menyempit. Kritik bisa terasa seperti risiko, bukan lagi bagian dari partisipasi demokratis.

Di titik ini, perlu diakui bahwa negara memang tidak bisa sepenuhnya absen. Dalam masyarakat yang timpang, pasar tidak pernah benar-benar adil. Tanpa intervensi negara, ketimpangan justru bisa menjadi lebih brutal. Namun persoalannya bukan pada hadir atau tidaknya negara, melainkan pada bentuk kehadirannya: apakah ia membangun kemandirian, atau justru mengelola ketergantungan yang stabil.

Sebab ketergantungan yang stabil sering kali lebih efektif daripada konflik terbuka. Ia tidak menimbulkan perlawanan, tidak menciptakan kegaduhan, tetapi perlahan menggeser posisi rakyat dari subjek politik menjadi objek administrasi. Rakyat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang membentuk arah negara, tetapi sebagai pihak yang menerima distribusi dari atas.

Dalam kerangka ini, politik kesejahteraan berubah makna. Ia tidak lagi sekadar instrumen keadilan sosial, tetapi juga mekanisme stabilisasi kekuasaan. Program bantuan menjadi bukan hanya soal redistribusi, tetapi juga soal pengelolaan ekspektasi. Negara tidak hanya memberi, tetapi juga mengatur batas dari apa yang bisa diminta.

Yang lebih problematis, kondisi ini sering kali tidak terlihat sebagai masalah. Justru sebaliknya, ia dipahami sebagai keberhasilan. Semakin banyak bantuan, semakin kuat legitimasi. Semakin luas program, semakin stabil citra politik. Padahal dalam ekonomi politik, volume intervensi tidak selalu identik dengan pemberdayaan.

Maka pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan sekadar apakah negara sudah cukup hadir, tetapi: dalam bentuk apa negara hadir, dan apa yang hilang dari kehadiran yang terlalu dominan itu?

Sebab dalam politik modern, kekuasaan yang paling efektif bukanlah yang memaksa, tetapi yang membuat ketergantungan terasa wajar. Dan ketika itu terjadi, perut bukan lagi sekadar urusan kebutuhan dasar. Ia menjadi titik masuk paling sunyi dari kontrol politik yang paling stabil.